
MAROS – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros hingga akhir Agustus 2025 baru menyentuh Rp191 miliar, atau 55,81 persen dari target Rp342 miliar.
Meski capaian masih di bawah 60 persen, Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, tetap optimis target bisa dikejar hingga 98 persen pada akhir tahun.
“Biasanya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) baru melonjak pada triwulan IV. Tahun sebelumnya juga bisa tembus 98 persen,” kata Davied usai rapat evaluasi PAD, Senin (8/9/2025).
Beberapa sektor pajak dan retribusi memang masih rendah. PBB misalnya, baru terkumpul Rp12,3 miliar dari target Rp40,5 miliar. Sementara BPHTB tercatat Rp25,7 miliar dari target Rp62 miliar.
Sektor pariwisata yang diharapkan menopang PAD juga masih jauh dari harapan. Hingga Agustus baru menyumbang Rp1,9 miliar atau 21,30 persen dari target Rp9 miliar.
Namun, sejumlah OPD justru menunjukkan capaian tinggi. RSUD dr. La Palaloi sudah berhasil mengumpulkan Rp47,2 miliar (85 persen dari target Rp55 miliar), disusul Dinas Kesehatan Rp17,3 miliar (63 persen) dan DLH Rp155 juta (89 persen).
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, menambahkan bahwa ada faktor eksternal yang turut memengaruhi penerimaan. Salah satunya kebijakan pemerintah pusat yang membebaskan BPHTB untuk rumah subsidi.
“Sekitar Rp10 miliar berpotensi hilang karena adanya 2.400 dokumen BPHTB rumah subsidi yang digratiskan,” ungkapnya.
Meski begitu, Ferdiansyah menegaskan kinerja pajak tahun ini tetap lebih baik dibanding periode sebelumnya. “Tahun lalu hanya Rp105 miliar, tahun ini sampai Agustus sudah Rp121 miliar. Ada kenaikan Rp16 miliar,” jelasnya.
Dengan tren positif tersebut, Pemkab Maros optimis realisasi PAD bisa digenjot hingga kisaran 96–98 persen di akhir tahun anggaran.
Tidak ada komentar