Manokwari – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menyoroti mundurnya sejumlah mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat keterlambatan pembayaran oleh pemerintah. Menanggapi hal ini, Filep mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran agar program tetap berjalan lancar.
“Kita berharap BGN segera mengevaluasi dan memperbaiki keseluruhan teknis di lapangan, termasuk soal pembayaran kepada mitra. Harapannya, kejadian ini tidak menyurutkan semangat para mitra dalam menyukseskan program MBG sembari pemerintah melakukan perbaikan,” ujar Filep.
Senator asal Papua Barat itu menekankan pentingnya perencanaan yang lebih presisi dan detail. Menurutnya, keberadaan mitra MBG merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPD RI akan terus mengawasi jalannya program hingga ke daerah.
“Program MBG diharapkan dapat memberikan multiplier effect. Adanya mitra MBG sebetulnya langkah bagus untuk menjadi stimulus berkembangnya usaha kelas menengah ke bawah. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan langsung. Tinggal BGN menyelesaikan PR teknis di lapangan,” tambahnya.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa sistem pembayaran mitra akan mengalami perubahan mulai Februari 2025. Jika sebelumnya menggunakan metode reimburse, kini akan beralih ke sistem lumpsum. Namun, mekanisme rinci mengenai sistem baru ini masih dalam tahap pembahasan.
“Program baru berjalan, masih banyak kendala di lapangan. DPD akan terus mengawasi. BGN harus siap evaluasi secara berkala,” tutup Filep. (Nia/JP)
Tidak ada komentar