TOSIL.ID, SELAYAR – Polemik belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua tahun 2025 untuk Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, akhirnya dijawab tegas oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kepulauan Selayar, Nursal Ikhsan.
Isu liar sempat menyebar bahwa dana desa sengaja ditahan akibat rendahnya capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh warga desa tersebut. Namun, Ikhsan membantah keras tudingan itu dan menyebutnya sebagai bentuk kesalahpahaman.
“Pencairan ADD tidak bergantung langsung pada pelunasan PBB, melainkan pada kelengkapan dokumen administrasi, termasuk laporan progres realisasi PBB,” ungkap Ikhsan saat dikonfirmasi dikutip tosil.id dari website humas pemkab Selayar, Minggu (29/6/2025).
Faktanya, dari 44 desa yang ada di Selayar, sebanyak 43 desa telah mencairkan ADD tahap kedua. Satu-satunya yang belum adalah Desa Balang Butung, karena belum memperbaiki dan menyerahkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai yang diminta.
“Ini murni soal penyesuaian administrasi, bukan penolakan atau penahanan dana. Kalau syarat administrasi sudah lengkap, pasti kami proses,” tambahnya.
Data menunjukkan, capaian realisasi PBB di Desa Balang Butung memang masih jauh dari target. Dari 864 Wajib Pajak (WP) yang ditetapkan, baru 256 WP yang membayar, atau sekitar 25,61 persen.
Terkait kritik soal keabsahan data PBB, Ikhsan menegaskan bahwa data yang digunakan telah melalui proses pemetaan dan verifikasi di lapangan. Bahkan, tim teknis BPKPD sudah turun langsung ke desa, didampingi oleh perangkat desa setempat.
“Kami terbuka untuk perbaikan. Kalau ada data yang dianggap tidak sesuai, mari kita diskusikan secara teknis, bukan lewat asumsi atau tekanan,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak menjaga komunikasi yang sehat agar tidak menimbulkan kebingungan publik. “Jangan sampai keluhan yang disampaikan justru berdampak negatif pada pelayanan desa,” pungkas Ikhsan.
Tidak ada komentar