Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pengadaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite dan Pertamax. Desakan ini muncul menyusul dugaan kasus korupsi di Pertamina yang mencapai Rp 193,7 triliun, yang menurutnya telah menimbulkan krisis kepercayaan (trust issue) masyarakat terhadap penyelenggara negara.
“BBM merupakan kebutuhan dasar yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Namun, adanya dugaan korupsi sebesar ini justru semakin membebani rakyat dan mencederai kepercayaan publik,” ujar Sadarestuwati, yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI, dalam keterangannya, Sabtu (2/3).
Sadarestuwati menegaskan bahwa Pertamina seharusnya bertanggung jawab dalam menyediakan BBM dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik demi kesejahteraan rakyat. Namun, kenyataannya justru berbanding terbalik, di mana masyarakat semakin terbebani dengan harga BBM yang tinggi serta dugaan manipulasi dalam penyediaan BBM.
“Sampai muncul lelucon di masyarakat bahwa Pertamax adalah Pertalite yang nggak antre. Ini menunjukkan betapa besar kekecewaan rakyat terhadap pengelolaan BBM di negeri ini. Rakyat berhak marah dan kehilangan kepercayaan,” tambahnya.
Ia pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini dan memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.
Desakan ini mendapat perhatian luas di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait harga dan kualitas BBM subsidi. Audit menyeluruh diharapkan dapat mengungkap dugaan korupsi serta membawa transparansi dalam pengelolaan BBM di Indonesia.
Pos Terkait
Tidak ada komentar