Umy Asyiatun Khadijah Apresiasi KPK: Pencegahan Korupsi Harus Jadi Gerakan Bersama

Andi
17 Okt 2025 17:54

tosilNews 0 15

2 menit membaca

BULUKUMBA – Umy Asyiatun Khadijah Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi pemerintah daerah wilayah Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025.

Rakor yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, diikuti oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Sulsel, serta Pemda Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota se Sulsel.

SELAYAR — Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar rapat kerja bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antarwaktu, Jumat (10/10/2025). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Selayar, mulai pukul 14.00 Wita, tersebut menjadi langkah awal dalam menyatukan pandangan antar lembaga guna menyempurnakan regulasi pelaksanaan pemilihan kepala desa di Bumi Tanadoang. Ketua Pansus I DPRD Kepulauan Selayar, Andi Arpin, menegaskan bahwa Ranperda sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Selayar dapat berjalan secara tertib, serentak, dan berkeadilan. “Keterlibatan APDESI dalam rapat ini diharapkan dapat memberikan masukan langsung dari pemerintah desa, sehingga peraturan yang dibahas benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa,” ujarnya. Andi Arpin, menambahkan bahwa rapat ini juga menjadi ruang sinergi antara legislatif dan aparatur desa untuk menciptakan pelaksanaan Pilkades yang demokratis dan transparan. “Rapat kerja ini penting untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucapnya. Sementara itu, perwakilan PABPDSI Kabupaten Kepulauan Selayar turut memberikan pandangan terhadap regulasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Ketua Pansus, menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal lahirnya regulasi yang kuat dan adaptif, demi mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berintegritas. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antarwaktu dapat segera disahkan dan menjadi landasan hukum pelaksanaan Pilkades yang efisien, demokratis, dan partisipatif di Kabupaten Kepulauan Selayar.

10 Okt 2025

Seusai rakor, Umy Asyiatun Khadijah mengapresiasi langkah KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di tubuh eksekutif dan legislatif di Sulsel, termasuk Bulukumba. Ia menilai, langkah KPK sangat baik untuk tata kelola pemerintahan yang lebih maju.

“Kami sangat mendukung upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi. Kami mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas,” ujarnya.

“Integritas adalah kunci paling utama dalam pencegahan korupsi,” sambung Umy Asyiatun.

Pemkot Makassar Siapkan Anggaran untuk Produk Lokal dan Belanja UMKM

22 Sep 2025

Menurutnya eksekutif dan legislatif merupakan pilar utama dalam menyejahterakan rakyat. Dengan begitu, maka hubungan antara eksekutif dan legislatif harus terus terbangun secara harmonis.

“DPRD memliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Selain itu, DPRD juga punya tanggung jawab moral dalam mendorong pemerintahan yang bersih tanpa korupsi,” jelas Umy Asyiatun.

Sebab itu, DPRD Kabupaten Bulukumba berkomitmen untuk terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Umy mengemukakan, DPRD Kabupaten Bulukumba juga mengemban amanah ratusan ribu masyarakat Bulukumba.

“Mari terus bersinergi untuk masa depan Bulukumba yang lebih maju dan sejahtera. Mari bersama-sama memerangi korupsi, kapan dan di mana pun,” jelasnya.

Selain Umy Asyiatun Khadijah, rakor pemberantasan korupsi ini, juga dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Bulukumba, Dr. Asnarti Said Culla.