Beredar Isu, Benarkah Hampir Seluruh Penghargaan untuk Dirut PLN Berbayar?
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo.JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, tercatat sebagai salah satu pimpinan BUMN dengan jumlah penghargaan terbanyak sepanjang sejarah. Dalam kurun waktu tiga tahun menjabat, ia diklaim telah menerima lebih dari seribu penghargaan, baik secara pribadi maupun atas nama institusi.
Namun, di balik capaian tersebut, beredar isu tak sedap di lingkungan internal PLN. Berbagai sumber menyebutkan bahwa sebagian besar penghargaan yang diterima Darmawan bukanlah hasil dari prestasi murni, melainkan diperoleh melalui mekanisme berbayar dengan menggunakan anggaran PLN. Jika informasi ini benar, maka dugaan dana yang telah dikeluarkan mencapai puluhan miliar rupiah dalam tiga tahun terakhir.
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Beredar pula informasi bahwa terdapat sebuah divisi khusus di PLN yang secara sistematis mengelola dan mengarahkan strategi branding guna memperkuat citra Darmawan sebagai pemimpin berprestasi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa penghargaan yang diterima lebih banyak berorientasi pada pencitraan pribadi daripada pengakuan yang didasarkan pada kinerja nyata perusahaan.
Ketua Umum PP Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudilhistira, menegaskan bahwa jika isu ini benar, maka ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara.
“Harus ada transparansi dalam pengelolaan anggaran PLN. Kami mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana yang berkaitan dengan penghargaan yang diterima Dirut PLN. Jika benar anggaran negara digunakan untuk membeli citra, ini merupakan skandal yang harus diusut tuntas,” ujar Yudilhistira di Jakarta, Selasa (7/2/2025).
Lebih lanjut, Yudhis menyoroti bahwa tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam pengelolaan BUMN.
“Aneh jika sebuah prestasi harus dibeli. Jika memang terbukti benar, ini bukan sekadar pemborosan, tetapi juga indikasi korupsi. Uang negara seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi PLN, bukan untuk kepentingan pribadi pejabatnya,” tambahnya.
Desakan Investigasi oleh Aparat Penegak Hukum
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), yang juga turut menyoroti permasalahan ini, mendesak aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
“Kami meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Kortas Tipikor Polri untuk menyelidiki secara menyeluruh aliran dana yang digunakan untuk membeli penghargaan tersebut. Presiden Prabowo tengah melakukan upaya penghematan anggaran negara, dan dugaan penggunaan dana PLN untuk kepentingan pencitraan ini jelas bertolak belakang dengan kebijakan tersebut,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, IWO telah mencoba mengonfirmasi kebenaran isu ini langsung kepada Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, melalui nomor pribadinya serta kepada EVP Komunikasi dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto. Namun, hingga saat ini, pesan yang dikirimkan telah dibaca tetapi tidak mendapatkan respons. (***)
Pos Terkait
Tidak ada komentar